Peranan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam Industri Perhotelan

competencyDengan adanya tuntutan liberalisasi pasar global dalam lingkup internasional, regional dan sub-regional serta adanya kesepakatan terbukanya mobilitas tenaga kerja professional di berbagai bidang termasuk dibidang pariwisata, dimana tenaga professional tersebut dituntut untuk memiliki kompetensi kerja yang dapat dibuktikan melalui sertifikat kompetensi yang valid dan diakui

Industri perhotelan akan lebih memilih calon tenaga kerja yang telah tersertifikasi karena Dalam PP 52 tahun 2012 tentang standar kompetensi dan standar usaha  disebutkan pada pasal 12 bahwa Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing. Dalam peraturan pemerintah ini juga disebutkan pada pasal 13 Pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam PP  dilakukan oleh LSP Bidang Pariwisata.

Adapun sanksi-sanksi dalam PP apabila pengusaha tidak menggunakan karyawan yang bersertifikat kompetensi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Ini lah yang menjadi dasar mengapa suatu hotel atau industri lebih memilih tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi.

Uji kompetensi dapat menjamin atau meresmikan kemampuan tenaga kerja di salah satu bidang yang menjadi skill atau bidang kemampuannya. Apabila suatu hotel atau industri memiliki atau merecruite tenaga kerja yang sudah tersertifikasi hotel akan memiliki benefit atau keuntungan. Karena dicanangkan adanya MEA 2015 pemerintah juga mengeluarkan peraturan baru untuk standart suatu hotel. bahwa suatu usaha atau hotel bila ingin mempertahankan bintang dan kualitasnya maka minimal pada tahun 2015 ini mereka memiliki karyawan yang bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) minimal 50% dan pada tahun 2016 minimal 90%. Dengan demikian, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi akan sangat diperlukan.

Dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi, terdapat 3 jenis Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat diberikan otoritas oleh BNSP, yaitu LSP Pihak-1, LSP Pihak-2, dan LSP Pihak-3. Perbedaannya adalah, LSP Pihak-1 didirikan oleh lembaga Diklat dan hanya dapat mensertifikasi peserta/personil sertifikasi dilingkungannya sendiri, sertifikasi pihak-2 didirikan oleh industri untuk dapat mensertifikasi peserta/personil dilingkungannya sendiri dan pemasok produk jasanya, sedangkan LSP Pihak-3 didirikan industri untuk sektor dan profesi tertentu.

Jika anda memerlukan panduan untuk pembentukan LSP, silahkan tinggalkan e-mail anda.